Kubu Raya - Bupati Sujiwo menegaskan kesiapan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Hal itu disampaikannya seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) karhutla di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya, Senin, 30 Maret 2026.

Dalam rakor tersebut, Sujiwo menyebut keterlibatan lintas sektor sangat penting, termasuk unsur TNI dan Polri yang disebutnya sebagai Forkopimda Plus. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman karhutla, terutama dengan adanya prediksi cuaca dari BMKG terkait potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino ekstrem pada pertengahan tahun.

Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

Bahkan, menurutnya, dampak karhutla tidak hanya sebatas kebakaran lahan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.

“Dampaknya sangat luar biasa, mulai dari ISPA, terganggunya aktivitas sekolah, hingga terhentinya penerbangan dan aktivitas ekonomi. Ini yang membuat kita harus benar-benar serius dan tidak boleh lengah,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan segera membentuk posko siaga di tingkat kabupaten hingga pos lapangan di kecamatan. Selanjutnya, camat bersama unsur TNI-Polri di tingkat kecamatan diminta segera berkoordinasi dengan kepala desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan pemadam kebakaran untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini.

Selain itu, inventarisasi sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama. Sujiwo menyebut seluruh peralatan, mulai dari mesin pompa, selang, hingga ketersediaan BBM akan didata secara menyeluruh agar siap digunakan saat dibutuhkan.

Sementara itu, Dandim 1207/Pontianak, Kolonel Inf Robbi Firdaus, menyampaikan bahwa rakor ini telah menghasilkan skema penanganan karhutla yang mencakup tahap pencegahan, mitigasi, hingga penanganan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pembagian sektor pemadaman akan mempermudah respons cepat ketika terjadi kebakaran.

Hal senada disampaikan Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, yang menekankan pentingnya penyelarasan pola tindak antarinstansi.

Selain itu, pihaknya juga memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan.

Di sisi lain, pihak BMKG Supadio Pontianak memprediksi bahwa curah hujan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kubu Raya, masih dalam kategori normal hingga Mei.

Namun demikian, potensi titik panas tetap perlu diwaspadai, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disepakati dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimistis mampu mengantisipasi dan menanggulangi karhutla secara lebih efektif melalui kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama. (DiskominfoKKR/IKP)