Pj Bupati Kubu Raya Sy Kamaruzaman mengatakan hasil dari predikat opini WTP tidak terlepas dari kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia pun menyambut baik dari saran dan masukan pihak BPK maupun para fraksi DPRD untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada.

"Memang ada beberapa yang menjadi masukkan terkait dengan hal-hal agar lebih baik lagi kedepan. Termasuk rekemondasi dari pihak BPK, kemungkinan besok kita akan merespon dari masukan, saran dan catatan dewan yang disampaikan Fraksi hari ini," tuturnya.

Ia menargetkan di tahun selanjutnya APBD bernilai Rp1,7 Triliun dari saat ini APBD Kubu Raya berkisar Rp1,6 Triliun. Target ini kata Sy Kamaruzaman mesti ada dukungan dari pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi Kalbar.

"Hal itu termasuk juga peningkatan PAD Kubu Raya itu sendiri," tambahnya usai menghadiri rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kubu Raya terhadap pidato Bupati mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, Sungai Raya, Senin (10/6/2024).

Sebelumnya, Pemkab Kubu Raya dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 kalinya dari BPK RI pada Jumat (31/5/2024) lalu, atas LKPD 2023. Ketua DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah merasa predikat ini mesti dipertahankan, kendati rentang waktu masih panjang dalam menggali pendapat Asli daerah Kubu Raya.

"Memang APBD 2023 ini sudah diaudit oleh BPK RI. Namun pada saat pelaksanaan di program kegiatan lapangan, kewenangan inilah masih di kita. Meskipun WTP lulus secara administrasi, tetapi hasil dilapangan ini yang harus dikroscek. Semoga ini selaras dengan hasil audit BPK,"tambahnya. (ird/oji)