PROKOPIM KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menyebut kondisi keuangan daerah saat ini berada di bawah tekanan berat. Tekanan itu datang dari dua arah: kebijakan pusat yang berubah cepat dan percepatan transformasi digital yang memaksa daerah beradaptasi.

“Kita bukan hanya menghadapi turbulensi digital, tapi juga badai kebijakan. Ini realita yang harus kita hadapi dengan siasat berbeda-beda,” sebut Bupati Sujiwo usai memimpin rapat pembahasan revisi harga satuan dan persiapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (26/5/2026), di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya.

Menurut Sujiwo, situasi serupa juga dialami banyak daerah lain. Beberapa bahkan sampai kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran.

“Ini bukan hanya masalah Kubu Raya. Dari Sabang sampai Merauke, banyak daerah merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah,” ujarnya.

Untuk menutup defisit, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan rasionalisasi. Di mana ambang batas belanja sudah diturunkan dari 3,5 ke 2,5 persen. Sujiwo juga meminta seluruh perangkat daerah memangkas belanja operasional dan konsumsi yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Evaluasi menyeluruh dilakukan tahun ini agar fondasi anggaran tahun depan lebih kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut Sujiwo mengungkap adanya usulan dari kepala perangkat daerah agar rasionalisasi diarahkan ke Dana Penunjang Daerah, bukan ke program kerja maupun tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Banyak yang menyarankan program dirasionalisasi saja, TPP jangan,” katanya.

Meski memastikan TPP tetap seratus persen, ia menegaskan penyesuaian tetap perlu dilakukan pada pos belanja tidak prioritas di setiap perangkat daerah. Di akhir pernyataannya, Sujiwo mengajak jajaran tetap optimistis meski arah kebijakan pusat tahun depan belum jelas.

“Kita tidak boleh patah arang. Saya tetap memberikan ruang untuk TPP, namun semua harus menyesuaikan dengan situasi,” tutupnya. (sym)