Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Anggaran Kubu Raya 2027

Jumat, 19 Juni 2026 | Kubu Raya

Kubu Raya – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya di Ruang Sidang DPRD, Jumat, 19 Juni 2026.

Usai rapat paripurna, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai saran, masukan, serta kritik yang dinilai positif dan konstruktif dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan DPRD harus menjadi perhatian serius bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan dan kritik yang konstruktif. Semua itu menjadi atensi bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sujiwo mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini adalah kondisi fiskal daerah pasca adanya pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran secara maksimal, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia mengungkapkan, sekitar 60 persen bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Kubu Raya masih dalam kondisi rusak. Selain itu, sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan peralatan kesehatan, juga membutuhkan perhatian dan peningkatan.

Meski demikian, Sujiwo menegaskan pemerintah daerah tidak akan menyerah menghadapi tantangan tersebut. Ia memastikan sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas dalam penyusunan postur anggaran tahun 2027.

“Kami tetap berkomitmen memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan dan kesehatan. Walaupun kondisi fiskal sedang berat, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, Sujiwo menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya melakukan efisiensi belanja daerah, memaksimalkan peran pihak ketiga dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, potensi PAD Kabupaten Kubu Raya masih sangat besar dan perlu terus dioptimalkan agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Kontribusi PAD terhadap APBD masih relatif rendah. Karena itu seluruh potensi pendapatan daerah harus digali dan dimaksimalkan sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” tegasnya.

Sujiwo juga mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta anggota DPR RI untuk mendapatkan dukungan program pembangunan bagi Kabupaten Kubu Raya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zulkarnain, mengatakan DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Menurutnya, persoalan pengurangan transfer ke daerah, optimalisasi PAD, hingga pemanfaatan CSR perlu dibahas secara komprehensif bersama pemerintah daerah melalui mekanisme pembahasan anggaran.

“Kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dibahas bersama melalui badan anggaran untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jainal Abidin, menambahkan DPRD juga memberikan perhatian terhadap sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Menurutnya, sejumlah temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin baik dan akuntabel.

“Kami akan mencari solusi bersama pemerintah daerah terhadap berbagai temuan yang ada sehingga tata kelola keuangan daerah dapat terus diperbaiki,” katanya. (DiskominfoKKR/IKP)