Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis, 2 April 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus memastikan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema “Peningkatan daya saing daerah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar”. Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2025–2029.

Dalam sambutannya, Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan bahwa Musrenbang tidak sekadar forum perencanaan, tetapi juga momentum untuk mendorong perhatian dan kehadiran pemerintah provinsi dalam pembangunan di Kubu Raya. Ia menilai, sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus penyumbang PDRB terbesar kedua, Kubu Raya layak mendapatkan dukungan yang lebih optimal.

“Tujuan utama kita sebenarnya bagaimana mengetuk hati Pemerintah Provinsi agar lebih hadir di Kabupaten Kubu Raya. Kita ini bagian dari Kalimantan Barat, dengan kontribusi besar baik dari jumlah penduduk maupun ekonomi,” tegasnya.

Bupati Sujiwo juga menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan optimal.

Ia turut mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai program strategis serta kontribusi anggota legislatif yang telah membantu menghadirkan anggaran pembangunan di Kubu Raya. Meski demikian, ia berharap ke depan alokasi anggaran dari provinsi dapat lebih ditingkatkan secara proporsional.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen memperhatikan seluruh kabupaten/kota secara adil, termasuk Kubu Raya. Namun, keterbatasan anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah membuat alokasi harus dilakukan secara bergilir.

“Kita bukan tidak memperhatikan Kubu Raya, justru kami melihat Kubu Raya memiliki keunggulan karena kepemimpinannya mampu menghadirkan banyak sumber daya dari pusat. Karena itu, alokasi kita atur secara bergantian agar daerah lain juga mendapat perhatian,” jelas Harisson.

Ia juga memastikan bahwa seluruh masukan dalam Musrenbang akan menjadi bahan pembahasan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi untuk selanjutnya dirumuskan dan disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kubu Raya, Johan Saimima, menekankan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal seluruh proses perencanaan hingga penganggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh program pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. (DiskominfoKKR/IKP)