PROKOPIM KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmennya untuk mengawal hak nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi. Menindaklanjuti keluhan para nelayan kecil dalam mendapatkan solar, Bupati Sujiwo memimpin rapat koordinasi penerbitan pembelian jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) sektor perikanan, Kamis (30/4/2026), di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya. 

“Rapat ini untuk mengurai persoalan dan sangat konstruktif serta produktif. Kita undang semua elemen. Teman-teman LSM, NGO, media kita libatkan,” kata Sujiwo. 

Sujiwo menyatakan sejumlah informasi yang berasal dari elemen masyarakat termasuk media harus dilihat secara positif. Karena data dan informasi tersebut menjadi masukan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah solusi. 

“Pertemuan hari ini sangat bermanfaat sekali. Kita mendapatkan beberapa kesimpulan yang akan kita tindak lanjuti. Yang pasti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui dinas perikanan kabupaten akan totalitas berpihak kepada para nelayan dan siap untuk mengawal haknya para nelayan berupa solar bersubsidi,” tegasnya.

Lebih lanjut Sujiwo berharap pemerintah pusat mau mengevaluasi dan mengkaji ulang regulasi yang berkaitan dengan nelayan. Menurutnya, regulasi seharusnya aplikatif dan realistis dengan kondisi nelayan pada umumnya. Sehingga tidak menyulitkan para nelayan dalam tataran pelaksanaan. Ia menyebut nelayan lokal cenderung belum melek digitalisasi, tidak melek teknologi. Sementara aturan untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi selain cukup kompleks, juga harus dilakukan melalui sistem digital.  

“Semuanya by system, by aplikasi. Coba seorang nelayan itu suruh nyebut OSS gitu susah. Apalagi mau menjalankan dan melaksanakannya. Cobalah dari pusat itu membuat regulasi kalau memang niatnya mau membantu rakyat kecil khususnya nelayan kecil, ya dikasih kemudahanlah,” ucapnya.  

Sujiwo tak menampik dalam konsep berbangsa dan bernegara pemerintah daerah tidak mungkin akan menolak kebijakan pemerintah pusat. 

“Kita tetap laksanakan walaupun kadang-kadang daerah yang jadi sasaran. Seakan-akan kabupaten ini, dinas perikanan kabupaten ini, mempersulit untuk menyalurkan BBM bersubsidi dengan dasar tidak mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya. Karena itu, ia menekankan ke depan regulasi bisa dibuat lebih sederhana. Adapun untuk saat ini, Sujiwo menyatakan pihaknya akan mendampingi nelayan dalam mengurus persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi memperoleh BBM bersubsidi. 

 “Saya instruksikan kepala dinas, kita harus jemput bola. Kita kawal, kita dampingi mereka agar bisa melengkapi empat persyaratan itu supaya dinas perikanan kabupaten bisa mengeluarkan rekomendasi itu sehingga haknya nelayan kecil berupa solar bersubsidi dengan dasar rekomendasi mereka dapatkan,” tuturnya. (sym)