Kubu Raya - Bupati Sujiwo menegaskan pentingnya akurasi data dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Hal itu disampaikannya pada kegiatan Pelatihan Ground Check (GC) PBI JK Tahap II di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa, 31 Maret 2026.

Menurut Sujiwo, kegiatan ground check menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam memperbaiki validitas data masyarakat. Ia menilai, kesalahan data akan berdampak langsung terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kalau data yang disuguhkan salah, maka kebijakan yang diambil juga pasti salah. Ketika kebijakan salah, keputusan pun akan salah, dan akhirnya semuanya menjadi tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Ia mencontohkan masih ditemukannya ketidaksesuaian data di lapangan, di mana masyarakat yang tergolong miskin ekstrem justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan, sementara ada warga yang secara ekonomi mampu justru masuk dalam daftar penerima.

Kondisi tersebut, lanjutnya, kerap menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait, terutama petugas pendamping, untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.

Sujiwo juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta unsur TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai data pembanding.

“Sebagai kepala daerah, saya tetap menggunakan data resmi sebagai acuan, tetapi perlu juga pembanding di lapangan agar data yang kita miliki semakin mendekati kondisi riil,” ujarnya.

Ia berharap melalui pelatihan ini, para pendamping dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Sujiwo juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut dan meminta Dinas Sosial untuk terus mengawal proses perbaikan data agar berjalan optimal. (DiskominfoKKR/IKP)