Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi tindak lanjut kunjungan kerja Bupati Kubu Raya ke Kecamatan Batu Ampar, Selasa, 26 Mei 2026, di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya.

Rapat tersebut dihadiri Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, unsur Forkopimda, TNI-Polri, OPD terkait, akademisi, perbankan, hingga sejumlah pihak lainnya.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat Batu Ampar pasca penerapan kebijakan zero penebangan dan pembabatan mangrove.

“Ini wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap Desa Batu Ampar. Semua elemen kita undang dan masing-masing memiliki peran dalam langkah konkret yang akan dijalankan,” ujarnya.

Sujiwo menyebut, dari 10 langkah konkret yang telah disusun, sebagian besar mulai direalisasikan pada Juni 2026. Program tersebut meliputi bantuan bagi nelayan, dukungan untuk pelaku UMKM, penyediaan ruang publik, percepatan infrastruktur, hingga program desa mandiri peduli mangrove.

Menurutnya, perhatian pemerintah bukan hanya berfokus pada penyelamatan mangrove, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi wisata dan ekonomi desa.

“Kita ingin masyarakat sejahtera dan nyaman. Batu Ampar juga kita dorong menjadi destinasi wisata dengan menggali potensi alam yang dimiliki,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan DPRD, pemerintah provinsi, kementerian, perusahaan, NGO, serta berbagai pihak lainnya untuk mempercepat program penanganan dan pemberdayaan masyarakat di Batu Ampar.

Sujiwo juga menilai kondisi di Batu Ampar sebenarnya tidak separah yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut sebagian besar kepala keluarga telah menerima dana bagi hasil kemitraan perusahaan dan sebagian lainnya telah terserap sebagai tenaga kerja.

Meski demikian, pemerintah tetap hadir memberikan perhatian agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kubu Raya, Teguh Wibowo mengingatkan agar program bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah tidak hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga ketepatan sasaran.

Menurutnya, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas pembakaran arang bakau harus diarahkan pada pekerjaan atau usaha baru yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka.

“Yang penting bukan hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran. Jangan sampai program yang diberikan hanya bertahan beberapa bulan karena tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap seluruh program yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berkelanjutan sehingga masyarakat tidak kembali melakukan pembabatan mangrove sebagai sumber mata pencaharian utama. (DiskominfoKKR/IKP)