Kubu Raya – Kabupaten Kubu Raya sukses meraih penghargaan bergengsi Bhumandala Kanaka (Medali Emas) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia. Penghargaan diberikan atas prestasi Kubu Raya dalam mengembangkan Simpul Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan lnformasi Geospasial. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Kepala BIG Muh Arif Marfai kepada Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (25/11).

Sebagai informasi, penghargaan Bhumandala diberikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta dan pembangunan yang berkelanjutan. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan lima pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Kelima pilar tersebut yakni pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumber daya manusia, pilar standar, dan pilar teknologi dalam pengembangan simpul jaringan.

Kepala BIG Muh Arif Marfai mengatakan Kabupaten Kubu Raya termasuk simpul jaringan yang dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia. Kubu Raya, menurutnya, telah melakukan progres yang sangat cepat dalam pembangunan simpul jaringan.

“Kini dalam waktu delapan bulan Kabupaten Kubu Raya telah berhasil membangun kelima elemen infrastruktur informasi geospasial. Untuk elemen kebijakan bahkan saat ini sedang disusun Raperda bidang Informasi Geospasial yang diharapkan dapat menjaga keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Kubu Raya,” tuturnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengutarakan peluncuran inovasi pembangunan Sistem Informasi Data Berbasis Geospasial dimulai pada Maret 2021. Intinya, kata Muda, semua data dan informasi atas subyek dan obyek tak hanya disuguhkan dalam bentuk tabel (data tabuler), namun juga dalam bentuk nama, alamat, lokasi, posisi koordinat, dan informasi berbasis peta ruang kebumian. Sehingga lebih faktual menunjukkan posisi dan sebaran, data-data lebih akurat, mutakhir, terpadu, lengkap, dan langsung dari sumbernya.

“Jadi semua tematik pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dasar, infrastruktur dasar pariwisata, data pelaku UMKM, sektor pertanian, perkebunan rakyat dan korporasi, perikanan, pengolahan, perizinan, dan sebagainya menjadi lebih terpetakan jelas semua. Sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring evaluasi dan pengawasan pun lebih efektif dan efisien, cepat, tepat, dan berkeadilan,” pungkas Muda.

sumber