Kubu Raya - DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalbar menggelar rapat kerja Daerah (Rakerda) di Gedung LAKI Jalan Pramuka TPI komplek Pondok Harapan Kita Kubu Raya, dengan tema Loyalitas dan Dedikasi menuju LAKI Maju untuk Indonesia pada hari Senin(16/11/2020), LAKI dalam rakerda Tahun 2020 ini mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kegiatan ini Di hadiri Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Asisten II Sekda Prov. Kalbar, Drs.Junaidi, M.M, Kapolda Kalbar Diwakili Krimsus Polda Kalbar, Wakapolres Kubu Raya, Forkopinda, Danramil, Polsek Sungai Kakap, tokoh masyarakat Kubu Raya serta para pengurus dan Anggota LAKI sekabupaten/Kota se-Kalbar.

Mewakili Gubernur, Asisten II Sekda Provinsi Kalbar, Drs.Junaidi, M.M, Mengatakan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat beserta Forum koordinasi pimpinan daerah meng apresiasi kegiatan Rakerda ini dan ini dinilai oleh Pemerintah sangat bermanfaat sebagai mitra dalam membangun kesamaan Presepsi dalam memberantas korupsi

Di jelaskan Karena kita tahu bahwa korupsi itu banyak mudharatnya Lebih banyak merugikan Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Forum pimpinan Pemerintah Daerah memandang organisasi Laki ini sangat penting karena selama ini mitra, “apa lagi yang di sampaikan oleh bang Burhan bahwa salah satu motonya kiatnya adalah Mandiri jadi Laki tidak mengemis kemana mana tetapi bekerja nah di katakan Pak Burhan ini kan nelayan saya dengar jadi bang Burhan meraeh (Bedagang), saya sangat salut dengan bang Burhan cerita beliau. Oleh karena itu saya cari informasi pada saat saya dulu masih OPD Tehnis.”Ujarnya

Harapan kedepan LAKI tetap menjaga integritas loyalitas dan kemandiriannya di dalam pembangunan bangsa dan Negara ini saya kira itu apresiasi yang pemerintah Provinsi sampaikan dan terima kasih.”bantu pemerintah jaga Pemerintah agar tetap berjalan di dalam relnya kedepan,”Pintanya.

Sementara Dirreskrimsus Polda Kalbar menjelaskan Kami dari Unsur aparat penegak Hukum yang merupakan hanya satu Bagian kecil dari 3 pilar dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi apa tiga pilar itu yang pertama pemerintah tentunya,yang kedua adalah aparat penegak Hukum nya, yang ketiga inilah yang paling mestinya memiliki peran paling besar adalah lapisan elemen masyarakat.

Ditegaskannya, ” saya berbicara begini karena ada peraturan Pemerintah 71 tahun 2000 yang mengamanatkan harus ada peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sekarang wujud yang paling ideal untuk pemberantasan tidak pidana korupsi dalam lingkup pencegahannya, pencegahan itu Yang paling harus ada di depan di garda terdepan adalah lapisan masyarakat sendiri yang bisa secara perorangan atau membentuk satu organisasi atau Orsos.”jelasnya.

Yang salah satunya adalah Anti Korupsi seperti ini ada ICW ada masyarakat Anti korupsi atau MAKI itulah bentuk-bentuk peran masyarakat sebagai perwujudan dari amanat peraturan yang memang memungkinkan untuk supaya di bumi Indonesia korupsi ini paling tidak bisa diminimalisir dan di tekan yang lebih bagus lagi mudah mudahan tidak pidana korupsi menjadi Zero di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.

“Khusus sinergitas antara kolaborasi antara LAKI dengan aparat penegak Hukum beberapa kes yang di sampaikan kepada aparat penegak Hukum saya acungkan Jempol Dua Jempol kepada LAKI selalu bisa kita tindak lanjuti.”Tandasnya.

Artinya apa dari sisi proses mekanisme pengumpulan data oleh Laskar Anti korupsi kridibel tidak berbau fitnah ini yang kadang kalau Informasi itu masih bersifat Sumir masih bersipat Abu-abu hanya karena merasa kalah dalam pelelangan pekerjaan, hanya karena tidak diberi memiliki kesempatan untuk mengerjakan satu paket pekerjaan di Blow-up putih menjadi hitam, hitam menjadi putih benar menjadi salah, salah menjadi benar.

“Kita tetap harus bijak bahwa koridor ketentuan dalam segala tindak tanduk untuk pencegahan pemberantasan Korupsi jangan lantas kita menjadikan lahan untuk mencari ke untungan pribadi memanfaatkan kesempatan dengan atribut LAKI kita hanya untuk menperoleh justru meruntuhkan dedikasi intergritas royalitas dan ketinggian derajat dari Laskar Anti Korupsi Itu Sendiri.”Tegasnya.

Ketum DPD LAKI, Burhanudin Abdullah mengatakan bahwa agenda Di dalam rapat kerja daerah kali kita undang se-kalimantan Barat untuk menyatukan dan menyamakan presepsi Dalam rangka upaya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat. “agar teman-teman LAKI di Kalimantan Barat tidak salah langkah dan tidak salah jalan dan tidak salah arah, supaya arahnya jelasnya seperti apa, supaya mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi itu betul-betul dapat menimbulkan suasana yang kondusif.” Kata Burhanuddin Abdullah di sela-sela Kegiatan kepada sejumlah media yang meliput kegiatan tersebut.

Dikatakan lebih lanjut, kondusif seperti apa mereka menjadi mitra Pemerintah menjadi mitra penegak Hukum termasuk TNI Polri kita harus kerjasama karena untuk membangun Indonesia.

Burhan Juga menjelaskan membangun di Kalimantan Barat ini Tidak cukup hanya satu kelompok tidak hanya pemerintah saja atau penegak hukum harus ada komitmen bersama, ada peran masyarakat ada peran penegak Hukum ada peran pemerintah ini harus ada solid ada sinergitas yang terbangun di sini untuk mewujudkan harapan cita cita luhur bangsa Indonesia ini, yaitu Indonesia ini bebas dari korupsi. “perlu komitmen bersama ini lah rakerda Saya ingin mengajak semua rekan-rekan di dalam rakerda ini untuk menyatukan presepsi dan konsepsi kita dalam rangka untuk pencegahan dan tindakan pemberantasan korupsi di Kalbar.” Pungkasnya. (Ismail/amad)

Sumber Berita klik disini