Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta klarifikasi dari sejumlah pelaku usaha yang menolak penggunaan halaman depan tempat usahanya untuk pelaku UMKM pasca pencanangan Sungai Raya Dalam (Serdam) sebagai Pusat Kuliner Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan Sujiwo saat melakukan peninjauan lapangan dan wawancara di Sungai Raya Dalam, Senin (22/12/2025).

Ia mengaku kecewa atas sikap beberapa pelaku usaha yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan, namun kemudian membatalkan izin secara sepihak.

“Sudah kami komunikasikan berkali-kali, surat resmi juga sudah kami layangkan. Bahkan Pak Wakil Gubernur juga menyampaikan langsung dari panggung. Tapi ternyata ada pelaku usaha yang menolak, padahal pelaku UMKM sudah masak dan siap berjualan. Jujur saya kecewa berat,” tegas Sujiwo.

Menurutnya, pencanangan Serdam sebagai pusat kuliner bertujuan menggerakkan ekonomi rakyat kecil dan memberdayakan UMKM. Ia menilai dunia usaha seharusnya memiliki kepekaan sosial, terlebih pemanfaatan halaman dilakukan di luar jam operasional dan tidak mengganggu aktivitas utama usaha.

"Pesan moral saya jelas, tolong dimanusiakan manusia di sekitar kita. Ini bukan soal pemerintah, ini soal rakyat. Kalau urusannya rakyat, saya tidak akan pernah gentar,” ujarnya.

Sujiwo menegaskan, pemerintah daerah telah menempuh tahapan persuasif dan administratif. Jika pelanggaran tetap terjadi, khususnya terkait garis sempadan bangunan (GSB) dan ketinggian bangunan, maka penertiban akan dilakukan sesuai aturan.

“Tahapan tetap berjalan. SP1, SP2, SP3. Kalau tidak dibongkar, pemerintah yang akan membongkar. Alat berat sudah kami siapkan. Lebih baik dibongkar secara baik-baik,” katanya.

Sebelumnya dalam wawancara terpisah pada Minggu malam (11/12/2025), Sujiwo menyinggung pembatalan sepihak oleh beberapa pelaku usaha, termasuk minimarket dan lembaga perbankan, yang sebelumnya telah menyepakati peminjaman lahan untuk UMKM.

“Kalian pelit dengan rakyat, pemerintah juga bisa tegas dalam kebijakan. Ini ruang publik dan bisa digunakan untuk kepentingan publik. UMKM ini perlu atensi dari semua pihak,” ucapnya.

Sebagai solusi sementara, Pemkab Kubu Raya memfasilitasi pelaku UMKM yang terdampak penolakan untuk berjualan di halaman Masjid Darunnajah. Sujiwo bahkan turun langsung menemui para pedagang untuk memastikan mereka tetap dapat berjualan.

“Mereka sudah masak, sudah siap jualan, lalu dibatalkan mendadak. Itu menyakiti rakyat. Terima kasih kepada pengurus Masjid Darunnajah yang sudah membantu. Pemerintah akan terus mencarikan solusi,” ungkapnya.

Sujiwo juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung investasi, namun investasi yang berpihak kepada rakyat dan memberi manfaat nyata bagi daerah. “Saya akan pasang badan untuk investasi, tapi investasi yang benar, yang berpihak kepada rakyat. Kalau tidak, tentu akan kami evaluasi sesuai kewenangan dan regulasi yang ada,” pungkasnya. (DiskominfoKKR/IKP)