PROKOPIM KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal ini ditegaskan Sujiwo saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Pengisi Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Desa se-Kabupaten Kubu Raya, Selasa ( 25/11/2025 ), di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya.

"Ketika kita disuguhkan dengan data yang salah, maka pasti keputusan dan kebijakan kita akan salah," ujarnya.

Karena itu, Sujiwo menyebut peran vital para operator desa di garda terdepan.

"Yang di bawah, mereka langsung ketemu dengan persoalan, langsung melihat, 'Oh, ini benar-benar miskin'," terangnya.

Sujiwo memberikan contoh dampak nyata dari data yang tidak diperbarui. Misalnya terjadi ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial.

"Contoh, kenapa ada data kok ini orang kaya masih dapat bantuan, gitu. Ini karena tidak ada update data. Update data, orang kan enggak selamanya miskin dan enggak selamanya kaya. Kan roda berputar tuh," ucap Sujiwo.

Sujiwo menekankan fatalnya akibat dari data yang salah bagi seorang pemimpin.

"Saya sebagai bupati misalnya, disuguhkan dengan data yang salah, maka kebijakan dan keputusan saya pasti akan salah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia memberikan pesan khusus kepada seluruh operator.

"Saya berpesan, ketika melakukan pendataan, jangan sampai ada tekanan politik dari pihak manapun. Atau misalnya memandang kedekatan atau kekerabatan. Enggak boleh. Harus betul-betul obyektif profesional," tegasnya.

Untuk memastikan kualitas dan integritas data, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ini pentingnya. Makanya kita gandeng BPS. Karena data ini sangat penting. Data resmi dari negara adalah BPS," jelasnya.

Sujiwo juga mencontohkan bagaimana data survei yang akurat membantunya fokus membangun daerah. 

"Saya membuat survei sendiri. Misalnya, saya survei supaya saya bekerjanya lebih fokus ke arah mana Apa sih yang diinginkan oleh rakyat sebenarnya? Ternyata 53 persen masyarakat itu menginginkan pembangunan infrastruktur. Makanya saya gas di infrastrukturnya," tuturnya.

Kebijakan yang berbasis data, lanjut Sujiwo, terbukti mendapatkan apresiasi.

"Ternyata benar, begitu kita sudah melakukan itu, kita ada, walaupun itu bukan harapan kita, publik memberikan apresiasi. Artinya kan linier nih hasil survei kami dengan apresiasi publik. Itu ada suatu kepuasan masyarakat," tutupnya. (rdw)