Kubu Raya - Bupati Sujiwo menyampaikan pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam keterangannya, Sujiwo menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menyebut, laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD. “Ini adalah tahapan awal kami dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui wakil rakyatnya. Kami berharap proses ini berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.

Sujiwo juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan konstruktif dari DPRD untuk melengkapi dan menyempurnakan kinerja kami,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun daerah. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pembangunan, kata dia, merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam paparannya, Sujiwo turut menyoroti sejumlah indikator makro, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang mengalami sedikit peningkatan. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penutupan perusahaan dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan angka pengangguran melalui berbagai langkah strategis, di antaranya membuka peluang usaha, mempermudah investasi, serta mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya jalan poros ekonomi.

“Pembangunan jalan poros ekonomi ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong pergerakan ekonomi. Ketika ekonomi bergerak, peluang usaha terbuka, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat,” jelasnya.

Ia optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Zulkarnain, menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ oleh Bupati telah memenuhi kewajiban konstitusional. DPRD, kata dia, akan segera menindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas secara mendalam laporan tersebut.

“Kami akan membedah seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga capaian indikator seperti pengangguran, kemiskinan, dan IPM,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah, khususnya penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren positif. Namun demikian, DPRD tetap mendorong agar kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Kubu Raya. (DiskominfoKKR/IKP)