PROKOPIM KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya Sujiwo mengapresiasi catatan dan rekomendasi DPRD Kubu Raya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Bupati Sujiwo menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut karena menurutnya itu adalah amanat konstitusi yang wajib dijalankan. Ia menegaskan penyampaian dan pembahasan LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat.

“Hari ini kita melaksanakan amanat konstitusi, amanat perundang-undangan, salah satu kewajiban saya sebagai kepala daerah adalah mendengarkan dan menerima rekomendasi-rekomendasi terhadap LKPJ,” kata Sujiwo usai menghadiri rapat paripurna pembacaan Surat Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/04/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Kubu Raya.

Dalam paripurna, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis atas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi di antaranya mencakup aspek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), percepatan realisasi belanja infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Sujiwo mengatakan DPRD melalui panitia khusus (Pansus) telah melakukan pendalaman secara komprehensif, mulai dari rapat-rapat hingga pengecekan lapangan. Hasilnya adalah sejumlah rekomendasi yang dinilainya sangat konstruktif dan berbasis realitas.

“Rekomendasi-rekomendasi yang cukup panjang itu sangat konstruktif dan riil. Tidak ada alasan bagi saya bersama jajaran untuk tidak melaksanakannya,” ucapnya.

Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi tersebut. Dirinya menilai implementasi rekomendasi akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan. Lebih jauh, dia mengingatkan pentingnya kepekaan aparatur pemerintah di tengah tuntutan era digital. Menurutnya, masyarakat kini semakin mudah mengakses, mengawasi, dan menilai kinerja pemerintah.

“Kita dituntut untuk responsif. Rakyat begitu mudah mengakses dan memonitor kita. Maka saya minta jajaran perangkat daerah selalu hadir di tengah masyarakat dan cepat merespons apa yang mereka butuhkan,” tuturnya.

Sujiwo juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja keras dalam menyusun rekomendasi melalui Pansus. Dirinya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat.

“Kami mohon dukungan dan penguatan dari DPRD. Ketika kami lemah, mohon dikuatkan. Ketika kurang sempurna, mohon disempurnakan. Dan ketika ada yang salah, mohon diingatkan,” pintanya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas catatan dan rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Sujiwo menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah, termasuk dampak dari kondisi global terhadap fiskal nasional yang berimbas pada daerah. Ia mengungkapkan adanya pemotongan transfer keuangan daerah yang mencapai sekitar Rp398 miliar.

“Kalau kita tidak siap dengan strategi dan terobosan, kita bisa saja menyerah. Tapi tidak boleh. Kita tidak boleh kibarkan bendera putih. Kita harus tetap bangkit dengan semangat dan motivasi,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sebaliknya, kegagalan pun menjadi tanggung jawab kolektif.

“Karena pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD. Maka keberhasilan adalah keberhasilan bersama, dan kegagalan juga kegagalan bersama,” terangnya.

Sujiwo menegaskan pentingnya menjaga sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Dengan kolaborasi yang kuat dan semangat yang terus dijaga, berbagai tantangan ke depan dapat dihadapi demi kemajuan Kubu Raya," pungkasnya. (jek)